Laporan keuangan yang dirilis PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dipertanyakan para anggota Komisi VI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu, (20/2).  Rapat yang juga menghadirkan Direksi Otorita Asahan ini, meminta kepada PT. Inalum agar tidak bersikap eksklusif terhadap masyarakat di Sumatera Utara, tempat perusahaan ini beroperasi.

Ida Ria Simamora, Anggota Komisi VI DPR, mengatakan, selama ini PT. Inalum belum pernah melaporkan audit keungannya terutama menyangkut keuntungan yang diraih selama perusahaan ini beroperasi. Yang justru didapat adalah PT. Inalum mengalami kerugian. Hal ini perlu penjelasan yang konfrehensif pihak direksi PT. Inalum.

Tidak hanya laporan keuangan, Ida Ria juga menyoroti sikap PT. Inalum yang eksklusif terhadap masyarakat di Sumatera Utara. Tidak ada keterbukaan dan sosialisasi dengan komunitas masyarakat setempat. Bahkan, kehadiran perusahaan yang memproduksi aluminium ini, terasa tak berdampak apa pun bagi kehidupan masyarakat.

Seperti diketahui kepemilikan saham PT. Inalum dimiliki Jepang dan Indonesia. Dan rencananya akan diambil alih oleh Otorita Asahan, badan yang mewakili pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pengembangan proyek Asahan. Proses pengambilalihan ini tentu menyisakan banyak sekali masalah, dari laporan keuangan, kepemilikan lahan, sampai peninggalan alat-alat produksinya yang sudah termakan usia.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) ini, meminta PT. Inalum untuk lebih transparan memberi laporan. Bahkan, Komisi VI berencana akan melakukan kunjungan kerja ke Asahan untuk meninjau keberadaan PT. Inalum, melihat dari dekat masyarakat setempat, dan beraudensi dengan pemerintah daerah. Selama ini, laporan PT. Inalum dinilai hanya retorika saja oleh Komisi VI.

Dan kepada Otorita Asahan juga diminta melakukan pengawasan ketat terhadap harga produk penjualan PT. Inalum. “Laporan keuangan PT. Inalum tidak berdampak signikan dan positif bagi masyarakat di Sumatera Utara,” tegas Ida Ria. (mh)  foto:iw/parle